Rintihan Pilu TKI Bermasalah

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah saat ini menjadi pemberitaan rutin yang cukup hangat di berbagai media massa. Hal ini telah mengundang berbagai kalangan mulai Presiden, DPR, LSM, para pakar, sampai kalangan masyarakat biasa untuk mengeluarkan berbagai macam reaksi dari mulai pidato, komentar sinis, demonstrasi, ide ‘nyeleneh’, dan sebagainya. Berbagai macam upaya terkait hal ini telah dilakukan seperti memberikan pembekalan berupa berbagai macam pelatihan ketrampilan bagi para calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri, pendampingan hukum bagi tenaga kerja yang terlibat masalah di luar negeri dan upaya-upaya lainnya. Berbagai upaya ini tentu perlu mendapatkan apresiasi namun pada kenyataannya jumlah tenaga kerja yang bermasalah ini tetaplah tinggi seiring dengan tetap tingginya jumlah tenaga kerja rendah ketrampilan yang berangkat secara ilegal ke luar negeri dengan berbagai cara dan upaya agar tetap dapat diberangkatkan.

Maraknya berbagai pemberitaan mengenai tenaga kerja Indonesia bermasalah ini tentunya sampai juga informasinya kepada para calon tenaga kerja Indonesia. Mereka semakin mengetahui resiko yang dihadapinya, namun hal ini tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap berangkat karena himpitan beban ekonomi yang mereka rasakan di daerahnya masing-masing jauh lebih berat dibandingkan dengan berbagai resiko yang mungkin akan mereka hadapi yang masih berupa bayangan dan berita saja bagi mereka. Alasan himpitan beban ekonomi yang semakin berat ini menutupi ketakutan dan kekhawatiran mereka terhadap berbagai kemungkinan resiko yang akan mereka hadapi nanti. Ironisnya cukup banyak juga mereka datang dan berasal dari kantong-kantong TKI yang sebenarnya merupakan daerah yang relatif subur sehingga mempunyai potensi ekonomi bila dikelola dengan baik dan terarah seperti dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur dan lain-lainnya. Mereka seakan-akan menjadi objek dan komoditas bisnis bagi berbagai kalangan yang menangguk keuntungan dari rangkaian panjang proses pemberangkatannya yang seringkali juga bersifat fiktip. Potensi ekonomi pedesaan di bidang agribisnis yang belum terkelola dan tergarap dengan baik inilah yang merupakan akar atau inti masalah sebenarnya dalam penanganan masalah ketenagakerjaan yang akibatnya menimbulkan berbagai masalah lanjutan seperti urbanisasi, angka kriminalitas yang semakin tinggi, tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang rendah keahlian dan lain sebagainya. Kondisi di pedesaan seperti ini tentunya bagi sebagian besar pihak adalah masalah dan patut dihindari, namun tidaklah demikian bagi para entrepreneur terlebih lagi bagi yang menggeluti social entrepreneurship, ini merupakan peluang atau oppurtunity untuk berkarya dalam menggerakkan mesin perekonomian pedesaan sehingga layak untuk digeluti.

 

Sesuai dengan kondisi dan struktur perekonomian Indonesia,penciptaan kesempatan kerja tidak mungkin hanya mengandalkan dari pengembangan usaha besar saja. Penciptaan kesempatan kerja dapat juga dilakukan melaui pengembangan usaha mandiri dan usaha keluarga, serta usaha-usaha kecil dan menengah. Untuk itu sebagian besar angkatan kerja perlu dipersiapkan dengan kemampuan kewirausahaan supaya dapat bekerja mandiri dan atau membangun usaha keluarga dan usaha kecil serta menengah. Pembangunan dan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah ini akan mampu mendorong tersedianya lapangan kerja yang berdampak kepada menurunnya pengangguran. Selain itu, usaha kecil dan menengah pun dapat menjadi motor pertumbuhan baru, dengan laju pertumbuhan tinggi meskipun produktivitas per pekerjanya masih terbilang rendah. Selanjutnya, kekayaan alam dan kesuburan tanah Indonesia menjadikan sektor agribisnis seharusnya menjadi salah satu sektor andalan untuk ditekuni dan dikembangkan dari hulu sampai hilir oleh umumnya masyarakat Indonesia.

 

Namun pada kenyataannya anggota masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja masih sangat terbatas, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya pemahaman dan wawasan mengenai wirausaha sehingga mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri untuk menggeluti dunia wirausaha selain kurangnya jaringan usaha yang dimiliki. Kemudian paradigma di masyarakat pada umumnya yang memandang kedudukan sebagai karyawan atau pegawai di suatu instansi atau perusahaan lebih terhormat dibanding sebagai seorang yang berwirausaha. Demikian juga masih diperlukannya usaha untuk membangkitkan dan menggalang rasa tanggung jawab dan kepedulian dari anggota masyarakat terutama yang berasal dari kalangan pesantren dan masjid dengan jumlah umat yang cukup besar, dengan menjadi motor penggerak dibidang wirausaha untuk berperan aktif dalam mengatasi keterpurukan bangsa terutama dalam sektor ekonomi yang ditandai dengan makin membengkaknya jumlah penduduk usia produktif yang menganggur dan beralih tangannya kepemilikan perusahaan-perusahaan besar ke tangan pihak asing.

Demikian juga sektor agribisnis saat ini menjadi bidang yang dihindari, bahkan oleh masyarakat pedesaan sendiri. Sektor agribisnis atau pertanian di hulunya masih identik dengan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Padahal bila dicermati, sektor agribisnis dibagian hilir sebenarnya nyata-nyata dapat memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya. Dengan demikian sebenarnya yang terjadi adalah ketimpangan antara hulu dan hilir dibidang agribisnis ini, pelaku dibagian hulu adalah para petani dengan jumlah yang besar dan saat ini tidak bisa beranjak dari jeratan kemiskinan sedangkan dibagian hilir adalah segelintir pedagang dari kota yang sudah menikmati potensi ekonomi dari sektor agribisnis ini. Selanjutnya penyebab lainnya dari keterpurukan sektor pertanian di bagian hulu adalah pengelolaan berbagai usaha pertanian yang masih dilakukan secara parsial, masyarakat petani terkelompok-kelompok menjadi petani padi, petani sayuran, peternak ayam, peternak domba, peternak sapi, dan lain sebagainya karena mengadopsi salah satu prinsip green revolution yaitu sistem monoculture. Untuk mencapai pertanian yang berketahanan dan mampu memberikan pendapatan yang memadai, sistem pertanian yang harus diaplikasikan adalah sistem pertanian terpadu. Efek samping yang diharapkan dari tertatanya seluruh proses pengelolaan agribisnis ini adalah terciptanya peluang lain diantaranya dibidang pariwisata.

Adapun untuk membongkar ketimpangan antara hulu dan hilir ini perlu dilakukan pemberdayaan bagi masyarakat desa sendiri sehingga mereka mampu mengelola potensi di sektor agribisnis ini mulai dari hulu sampai hilir secara lebih adil. Pemberdayaan bagi masyarakat pedesaan ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan diantaranya yang berbasiskan pesantren dan masjid sehingga semua kalangan masyarakat pedesaan dapat terlibat dari keseluruhan proses agribisnis tersebut sebagai berikut :

 

Dalam upaya membangkitkan semangat kewirausahaan, pelatihan yang hanya bersifat memberikan keahlian (hard skill) seperti yang biasanya diberikan oleh instansi-instansi terkait tentunya tidaklah memadai dan harus dilengkapi dengan pelatihan yang bersifat memberikan pembekalan karakter-karakter kewirausahaan (soft skill).

Semoga slogan Pahlawan Devisa yang semula ditujukan bagi para TKI yang umumnya berasal dari masyarakat pedesaan dapat menjadi slogan milik masyarakat pedesaan yang menekuni profesi petani dan industri pertaniannya yang mampu going global, tidak menggadaikan harkat martabat bangsa tetapi justru mengangkat setinggi-tingginya – B E R D I K A R I !!!

 

Salam,

Utju Suiatna

Ganesha Organic SRI

http://www.infoorganik.com

Leave a Reply